Bupati LAZ Pangkas Birokrasi Dukcapil Lombok Barat, KTP dan KK Kini Lebih Cepat dan Real-Time

Bupati LAZ Pangkas Birokrasi Dukcapil Lombok Barat, KTP dan KK Kini Lebih Cepat dan Real-Time
Lombok Barat, NTB (Berita Bumigora) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus melakukan reformasi pelayanan administrasi kependudukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kependudukan Tahun 2026 yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat di Aula Bupati, Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (11/02/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), didampingi Asisten I Setda Lobar H. Saepul Akhkam dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat Fathurrahman.

Bapak LAZ sapaan Bupati ini menegaskan, bahwa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah kunci bagi warga untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari kesehatan hingga bantuan sosial. Oleh karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat, cepat dan nyata.

Dalam arahannya, Bupati LAZ menekankan pentingnya memangkas birokrasi dengan mendorong penggunaan sistem digital dan integrasi data agar warga tidak lagi dihadapkan pada prosedur administrasi yang panjang dan berbelit.

Selain itu, akurasi data menjadi fokus utama. Dengan pembaruan data secara berkala dan terintegrasi, penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, serta program pengentasan kemiskinan diharapkan semakin tepat sasaran dan efektif.

Tak kalah penting, Bupati LAZ juga menekankan peran aktif hingga ke tingkat desa. Ia meminta sinergi kuat antara Dinas Dukcapil, jajaran Asisten, dan pemerintah desa agar setiap perubahan data warga — seperti kelahiran, kematian, maupun pindah domisili — dapat tercatat secara “Real-Time”.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lombok Barat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, serta berbasis data akurat untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.