Dari Sawah Lombok Barat, Presiden Prabowo Umumkan Indonesia Resmi Swasembada Pangan!

Dari Sawah Lombok Barat, Presiden Prabowo Umumkan Indonesia Resmi Swasembada Pangan!
Lombok Barat, NTB (Berita Bumigora) - Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, menjadi saksi momentum bersejarah kebangkitan pertanian nasional. Dari lokasi tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.

Kegiatan yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu (07/01/2026) itu dihadiri langsung Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukanlah sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.

“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri”, tegas Presiden.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan.

Bahkan, FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.

Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah dan tanpa syarat. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Desember 2025 sebesar 125,35.

Sementara itu, cadangan beras pemerintah di Bulog mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton, sehingga pemerintah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik mafia pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberhasilan swasembada pangan dicapai melalui kebijakan tegas tanpa kompromi.

“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden”, tegas Amran.

Di tingkat daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa program pro-petani telah menunjukkan hasil nyata. Pada 2024, NTP NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026.

Peningkatan tersebut didorong oleh turunnya biaya produksi, kelancaran irigasi, ketersediaan pupuk, serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan akan diperluas menjadi 14 ribu hektare.

“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung”, ujar Iqbal.

Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Haryadi, menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi.

“Air adalah nyawa petani. Selama irigasi terjaga, sawah tetap produktif dan petani bisa bertahan”, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyoroti dampak sosial sektor pertanian. Ia menyebutkan bahwa meskipun pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) mulai meningkatkan pendapatan petani.

“Sekarang desa justru menjadi tujuan. Gubernur, bahkan Kapolda turun langsung. Ini bukti pertanian tidak lagi dipinggirkan”, katanya.

Dari sisi global, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kini bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkontribusi bagi dunia. Sebanyak 10 ribu ton beras telah dikirim ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

“Indonesia sekarang memberi, bukan lagi meminta”, ujar Presiden.

Ke depan, pemerintah menetapkan hilirisasi pertanian sebagai agenda besar berikutnya. Pengolahan hasil pertanian di dalam negeri diproyeksikan mampu membuka 8,6 juta lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional.

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dari desa hingga dunia, pertanian kini tampil sebagai simbol kebangkitan dan kedaulatan bangsa.