Wabup Kus Buka Rakor Pengawasan Daerah: Tegaskan Komitmen KLU Menuju Pemerintahan Bebas KKN

Berita Bumigora: Wabup Kus Buka Rakor Pengawasan Daerah

Lombok Utara, NTB (Berita Bumigora) - Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri ST., MT, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah bertema Optimalisasi Perbaikan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Menuju Kabupaten Lombok Utara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Selasa (9/12), di Aula Bupati.

Acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan BPK Provinsi NTB Beni Murdani, Perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram Dr. Gede Made Pasek SH., MH, Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah, unsur Forkopimda, PJ Sekda KLU Sahabudin M.Si, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, dan undangan lainnya.

Tekankan Tata Kelola Bersih dan Transparan

Dalam arahannya, Wabup Kus menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan penguatan akuntabilitas merupakan fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pentingnya kesadaran dan komitmen seluruh kita perangkat daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik,” jelasnya.

Wabup Kus juga menyoroti capaian Lombok Utara yang terus konsisten meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI setiap tahun, serta keberhasilan KLU menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan terprogresif nasional mencapai 3,2 persen.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Inspektorat dan seluruh perangkat daerah KLU atas segala dedikasinya sehingga kita terus mendapat penghargaan Opini WTP oleh BPK RI,” tutupnya.

Inspektorat: Rakor Digelar untuk Perkuat Komitmen Antikorupsi

Sebelumnya, Kepala Inspektorat KLU, Heryanto, S.P, menjelaskan bahwa rakor ini digelar untuk meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mengoptimalkan pengawasan internal maupun eksternal agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicegah sejak dini.

“Adapun peserta terdiri dari 30 kepala perangkat daerah, sembilan kepala bagian, Direktur RSUD dan BUMD, kepala puskesmas dengan narasumber dari Kejaksaan, BPK dan Inspektorat,” bebernya.

Heryanto juga menyampaikan bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Pada momentum ini, Lombok Utara mencatat peningkatan signifikan PTL RHP dengan capaian 9,39 persen, jauh di atas rata-rata daerah lain yang hanya 1,2–1,7 persen. Capaian tersebut mengantarkan KLU naik ke peringkat 7 se-NTB, dari sebelumnya peringkat 11.

“Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada kita semua atas segala penghargaan yang diberikan oleh BPK dengan harapan kita pertahankan dan tingkatkan,” tutupnya.