 |
| Wabup Dompu Hadiri MPPK dan Rakor Kepegawaian NTB: Pemerintah Diminta Perkuat Manajemen Talenta ASN |
Acara dibuka secara resmi dengan penyampaian laporan panitia mengenai urgensi penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh NTB. Disampaikan bahwa dinamika pembangunan dan percepatan transformasi digital menuntut ASN yang kompeten, adaptif, dan inovatif sehingga perencanaan pengembangan kompetensi menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Hub. Inter, dalam sambutannya menegaskan bahwa Manajemen Talenta adalah kunci utama reformasi birokrasi.
Ia menekankan bahwa “setiap jabatan harus diisi oleh orang tepat di tempat yang tepat, Sistem ini mendorong orang berkompetisi berbasis kinerja, bukan kedekatan politik, Provinsi NTB diharapkan menjadi salah satu daerah yang menerapkan Manajemen Talenta secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga mengingatkan bahwa pengelolaan ASN tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional. ASN harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan jabatan, capaian kinerja, dan kompetensi. Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun program pelatihan yang lebih terarah dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, “Pengembangan kompetensi ASN adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas layanan publik, baik di provinsi maupun daerah, serta keberhasilan program pembangunan.”
Turut hadir sebagai keynote speaker, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, yang memberikan arahan mengenai penguatan sistem merit. Ia menegaskan bahwa penerapan sistem merit adalah kebutuhan fundamental dalam membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik non-objektif.
Prof. Zudan menyampaikan bahwa manajemen talenta berperan penting dalam penempatan aparatur, pengembangan karier, hingga menyiapkan calon pemimpin masa depan. Ia mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah di NTB yang dinilai progresif dalam penguatan SDM aparatur.
“Manajemen Talenta merupakan instrumen untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, pada prinsipnya Kepala Daerah harus memilih SDM yang cocok untuk menempati tempat yang tepat,” tutupnya.
Salah satu agenda utama kegiatan adalah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kompetensi antara BPSDMD Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala pengembangan SDM aparatur, seperti keterbatasan anggaran pelatihan dan kesenjangan fasilitas pendidikan.
Selain itu, dilakukan juga Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Momentum ini dinilai sebagai pijakan strategis NTB dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Kehadiran Wabup Dompu menunjukkan komitmen Pemkab Dompu dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi terkait peningkatan kualitas ASN. Dalam sesi diskusi, Syirajuddin aktif menyampaikan pandangan mengenai tantangan pengembangan kompetensi di daerah, mulai dari penyusunan anggaran, kebutuhan pelatihan prioritas, hingga pemetaan talenta berbasis potensi lokal.
Pemkab Dompu berharap hasil musyawarah dan koordinasi ini dapat menjadi pedoman teknis dalam meningkatkan profesionalitas ASN. Dengan penguatan sistem merit dan manajemen talenta, pelayanan publik di daerah diharapkan semakin responsif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan MPPK dan RKK ini menjadi momentum penting bagi NTB untuk memperkuat tata kelola kepegawaian serta menciptakan SDM aparatur yang berdaya saing tinggi.
