 |
| Rembuk Stunting NTB 2025: Program Desa Berdaya & Orangtua Asuh Jadi Andalan Turunkan Stunting |
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, yang juga Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB, menegaskan bahwa tahun 2025–2026 menjadi momentum penting melalui peluncuran Program Desa Berdaya. Program ini tidak hanya menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem, namun juga menjadi ujung tombak pembrantasan stunting.
"Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrim erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya," jelas Umi Dinda.
Selain itu, Wagub mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan sejumlah langkah intervensi, termasuk Program Orangtua Asuh yang akan memberikan dukungan langsung kepada anak-anak yang mengalami stunting maupun yang berpotensi mengalaminya.
"Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 perhari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan," pungkasnya.
BGN Akan Menyasar Anak Sekolah, Ibu Hamil, dan Lansia
Wagub juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI, keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah tersebar di kabupaten/kota harus turut menjadi motor penggerak penurunan angka stunting di NTB. Lembaga ini diharapkan mampu menjangkau berbagai kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Kolaborasi Kabupaten/Kota Jadi Penentu Angka Stunting Provinsi
Dalam arahannya, Wagub menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah agar capaian penurunan stunting di kabupaten/kota dapat berkontribusi signifikan terhadap capaian tingkat provinsi.
"Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi daerah yang dinilai progresif dalam memperkuat koordinasi dinas terkait dan melakukan intervensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan kabupaten/kota lain yang dari bulan ke bulan kita melihat pemerintah, pimpinan daerah, yang ada dengan segala keterbatasan ini, terus berupaya memastikan bahwa intervensi dilakukan di sejumlah OPD yang tujuannya adalah memadukan, sehingga bergeraknya semua OPD ini dipastikan lebih terarah," imbuhnya.
Evaluasi 2025 dan Pemetaan Target 2026
Pada akhir arahannya, Wagub menegaskan bahwa Rembuk Stunting bukan hanya forum evaluasi capaian tahun 2025, melainkan juga wadah untuk menyusun rencana kerja 2026. BKKBN NTB akan menilai kemampuan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menjadi dasar kepercayaan dan dukungan anggaran pemerintah pusat pada tahun berikutnya.
