Lombok Timur Tempati Peringkat 4 MCSP, Bupati Warisin: “Perencanaan Kita Kurang Matang”

Lombok Timur Tempati Peringkat 4 MCSP, Bupati Warisin: “Perencanaan Kita Kurang Matang”

Lombok Timur, NTB (Berita Bumigora) - Kabupaten Lombok Timur berhasil menempati posisi ke-4 dalam skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) hingga 7 Desember 2025. Meski capaian tersebut terbilang baik, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa posisi itu belum cukup untuk membuat daerahnya berpuas diri, terlebih masih ada sejumlah kabupaten/kota di NTB yang berada di atasnya.

Hal itu disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang digelar di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin (8/12). Pada kesempatan tersebut, Bupati menyoroti persoalan perencanaan sebagai faktor utama yang perlu segera diperbaiki.

“Kalau saya lihat, peringkat kita ini muncul karena perencanaan yang kurang matang,” ucapnya. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan perencanaan dan percepatan dokumen anggaran sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bupati mengingatkan bahwa kualitas perencanaan harus berbanding lurus dengan pelaksanaan di lapangan.
“Perencanaannya jangan hanya bagus di atas kertas, tapi harus dibuktikan lewat pelaksanaan yang tertib dan terukur,” tegasnya.

Tak hanya itu, Bupati Warisin juga menyoroti penyerapan anggaran, khususnya dukungan untuk UMKM yang nilainya mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Ia meminta agar tidak terjadi Silpa karena hal tersebut mencerminkan ketidakmampuan dalam merealisasikan program.

“Tidak boleh ada Silpa. Jika ada, berarti kita tidak mampu membelanjakan anggaran yang sudah dialokasikan,” ujarnya.

Kepada seluruh Pimpinan OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bupati menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam bekerja.
“Kerja baik, kerja jujur, kerja transparan,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK, Dian Patria, menjelaskan bahwa celah korupsi paling sering terjadi pada tahap perencanaan dan layanan pengadaan. Karena itu, ia mendorong penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, penutupan area rawan korupsi, hingga pengawalan ketat implementasi kebijakan.

KPK, lanjutnya, siap membantu Pemda dalam berbagai isu strategis, termasuk pengelolaan aset dan tambak. Dian juga mengingatkan agar pembangunan tetap mengacu pada RPJMD dan tidak tergerus ego sektoral, termasuk dalam pengelolaan pokok pikiran anggota dewan. Selain itu, ia menekankan percepatan belanja modal dan penguatan kapasitas aparatur.

Rakor tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pertanahan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Direktur RSUD dr. R. Soedjono, serta Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD. Kegiatan ditutup dengan diskusi bersama seluruh peserta.