 |
| Berita Bumigora: Gubernur NTB Serukan Kebangkitan Koperasi |
“Saya selalu mengingat satu kalimat, koperasi adalah jalan kita untuk menolong diri kita sendiri melalui usaha bersama,” ujarnya.
Menurut Gubernur, koperasi adalah semangat perlawanan terhadap ketergantungan serta wujud nyata bahwa pertolongan pertama dalam ekonomi harus lahir dari masyarakat sendiri. Ia menggarisbawahi bahwa para pemikir sosial dan ekonom juga sejalan dalam pandangan tersebut—bahwa kekuatan kolektif masyarakat adalah fondasi utama kemajuan.
Ia menambahkan, nilai-nilai moral dan religius pun menyerukan pentingnya memudahkan kesulitan sesama dan memperpendek jarak yang jauh, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tekanan inflasi yang tinggi.
Koperasi Indonesia Tertinggal dari Negara Maju
Gubernur Iqbal menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi koperasi di Indonesia yang justru melemah, meski telah tumbuh sejak awal abad ke-20. Sementara itu, di negara-negara maju, koperasi berkembang menjadi kekuatan ekonomi besar.
Ia mencontohkan Rabobank di Belanda serta jaringan Raiffeisen di Jerman, Austria, dan Swiss yang menguasai sektor pangan hingga perbankan. Koperasi-koperasi tersebut bahkan mampu mengambil alih bank-bank besar dunia.
Sebaliknya, Indonesia dengan populasi hampir 300 juta dan jumlah anggota koperasi terbesar di dunia belum mampu melahirkan satu pun koperasi berkelas global.
“Akar ekonomi bangsa ini adalah gotong royong dan solidaritas. Selama logika kapitalisme yang hanya menguntungkan yang kuat masih mendominasi, rakyat kecil akan selalu tertinggal,” tegasnya.
50 Koperasi Percontohan dan Modal Awal Rp50 Juta
Untuk mempercepat kebangkitan koperasi, Gubernur Iqbal menginstruksikan Bank NTB Syariah untuk bergerak cepat dalam mentransformasi koperasi, terutama Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai birokrasi selama ini terlalu lambat dalam merespons kebutuhan pengembangan koperasi.
Ia menetapkan pembangunan 50 koperasi percontohan dan menyiapkan modal awal Rp50 juta per koperasi guna memulai usaha, membangun portofolio bisnis, dan mengukur kapasitas kredit dalam satu tahun.
“Kalau tidak kita kawal, tidak mungkin koperasi besar lahir. Pemerintah tidak boleh hanya mencari aman, kita harus memberi contoh,” katanya.
Menurut Gubernur, lima koperasi percontohan yang sudah berjalan akan menjadi model untuk direplikasi ke seluruh daerah, karena masyarakat Indonesia lebih mudah belajar dari contoh nyata.
1.166 Desa Berpotensi Menjadi Simpul Ekonomi
Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1.166 desa dan kelurahan yang berpotensi menjadi basis koperasi desa. Jika satu koperasi mampu mencapai kapitalisasi minimal Rp1 miliar, maka nilai total koperasi desa dapat melampaui Rp1 triliun secara nasional.
“Ini akan menciptakan jaringan distribusi logistik paling merata di Indonesia. Setiap desa bisa menjadi simpul ekonomi,” jelasnya.
Melalui jaringan koperasi desa, distribusi barang dinilai akan jauh lebih efisien dibanding rantai perdagangan besar yang dikuasai swasta. Koperasi desa akan mengatur distribusi lokal, sementara koperasi pusat mengelola distribusi antar kabupaten dan antar wilayah, membentuk ekosistem logistik rakyat yang mandiri.
Tiga Kunci Penguatan Koperasi
Dalam arahannya, Gubernur menekankan tiga hal penting:
-
Pembangunan kompetensi pusat yang melibatkan akademisi, universitas, pemerintah, dan masyarakat.
-
Eksperimen model bisnis koperasi, tidak hanya mengandalkan simpan pinjam.
-
Partisipasi anggota harus menjadi ruh utama koperasi, agar manfaat koperasi tidak hanya dinikmati segelintir orang.
“Kita harus memiliki kehormatan bahwa pendapatan saya berasal dari kerja, bukan keberuntungan,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Gubernur Iqbal menyerukan agar koperasi kembali menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia.
“Koperasi bukan sekadar lembaga. Koperasi adalah jalan, koperasi adalah gerakan, koperasi adalah roh ekonomi kerakyatan,” tutupnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi mempercepat transformasi koperasi desa, demi melahirkan koperasi berskala dunia dan menegakkan kembali ekonomi rakyat sebagai tiang kemandirian bangsa.
