Gubernur Iqbal Tegaskan Era Meritokrasi di NTB! Semua Pegawai Punya Peluang, Tak Ada Lagi Jabatan Karena Politik

Gubernur Iqbal Tegaskan Era Meritokrasi di NTB! Semua Pegawai Punya Peluang, Tak Ada Lagi Jabatan Karena Politik

Mataram, NTB (Berita Bumigora) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Dalam acara Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) dan Rakor Kepegawaian yang digelar di Astoria Hotel, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa meritokrasi menjadi salah satu fokus utama yang ingin diwujudkan di NTB.

Menurut Gubernur, meritokrasi akan memastikan orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat, serta menciptakan sistem kepegawaian yang mendorong kompetisi berbasis kinerja, bukan karena kedekatan politik.

Miq Iqbal menjelaskan bahwa NTB saat ini tengah bergerak menuju implementasi manajemen talenta, sebuah sistem pemetaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Ia menyebutkan bahwa dari seluruh kabupaten/kota di NTB, baru Lombok Tengah yang sudah masuk dalam kategori manajemen talenta.

“Mudah-mudahan tahun depan di Provinsi lain bisa menggunakan manajemen talenta,” harap Miq Iqbal.

Gubernur juga menekankan bahwa setiap pegawai di NTB memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan arah kariernya. Jabatan strategis seperti kepala dinas harus diperoleh melalui proses dan pencapaian kinerja, bukan melalui pendekatan lain.

“Silakan bekerja dengan baik, bahwa pasti setiap pegawai punya peluang,” jelas pria kelahiran Lombok Tengah ini.

Mantan Dubes RI untuk Turki tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya beruntung memiliki hubungan baik dengan Kepala BKN RI, yang kerap menjadi tempat berdiskusi mengenai pengembangan SDM dan kemajuan NTB.

“Beliau selalu terbuka untuk diajak berdiskusi, memberikan nasehat untuk NTB,” katanya.

Gubernur berharap seluruh kabupaten/kota di NTB dapat mengadopsi manajemen talenta dalam sistem kepegawaiannya masing-masing, demi menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan transparan. Acara tersebut turut dihadiri Kepala BKN RI, para wali kota, bupati, serta wakil bupati se-NTB.