 |
| Diluncurkan di Lombok Barat, Gerakan Desa Berdaya Jadi Senjata Gubernur Iqbal Tekan Kemiskinan NTB |
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah, melainkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.
“Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” ujar Iqbal.
Gubernur Iqbal menjelaskan, penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi, optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada menurunnya biaya produksi petani, meningkatnya pendapatan, serta naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) NTB dari 126,23 menjadi 128.
Menurut Gubernur Iqbal, saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, dinilai telah membentuk ekosistem kuat bagi percepatan pembangunan desa.
“Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi dan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, inti dari Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Data BPS dijadikan pintu masuk awal yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa.
Targetnya, angka kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan rasa bangga karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Gerakan Desa Berdaya. Menurutnya, program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa.
“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran," ujar Zaini.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa.
Peluncuran Gerakan Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke panggung global.
