Bahas Dana Transfer Daerah Bersama Banggar DPR RI, Gubernur NTB Dorong Optimalisasi Pendapatan Non Pajak
Mataram, NTB (Berita Bumigora) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah menurunnya dana transfer dari pusat. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) non pajak sebagai sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan.
“Semangat kami untuk mencari pendapatan tambahan itu lebih kuat. Jadi sekarang tiap hari dari pagi sampai malam saya panggilin itu semua bapenda dan dinas-dinas untuk mengindentifikasi potensi yang kita miliki. Sehingga Pendapatan daerah non pajak yang kita harapkan tahun depan kita bisa maksimalkan,” ungkap Miq Iqbal di hadapan rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat pertemuan di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan, saran, dan rekomendasi terkait potensi penerimaan serta pengalokasian Dana Transfer Daerah dalam APBN.
Dana Transfer NTB Terpangkas Rp 1 Triliun Lebih
Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa NTB mengalami pemangkasan dana transfer lebih dari Rp 1 triliun pada tahun anggaran 2026. Akibatnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menurun menjadi sekitar Rp 5,5 triliun, dari sebelumnya Rp 6,2 triliun.
Menurutnya, kondisi ini tentu berdampak pada penyusunan program pembangunan dan kebijakan daerah ke depan.
Meski demikian, Gubernur Iqbal berharap kunjungan Banggar DPR RI bisa menjadi jembatan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti risiko perlambatan ekonomi, mengingat pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan pertama 2025 mengalami kontraksi sebesar -1,43 persen, terutama akibat penurunan tajam di sektor pertambangan hingga minus 30 persen.
“Namun, sektor pertanian dan pariwisata justru menjadi penopang utama ekonomi daerah, menahan kontraksi agar tidak lebih dalam,” ujarnya.
Pariwisata dan Pertanian Tumbuh Tertinggi dalam 14 Tahun
Gubernur menambahkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian di NTB mencapai level tertinggi dalam 14 tahun terakhir.
“Sektor pariwisata dan pertanian mengalami pertumbuhan yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir salah satu yang menyebabkan adalah kebijakan pemerintah pusat untuk menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 6.500 itu tertinggi sepanjang zaman dan juga HPP jagung di angka Rp 5.500 yang juga tertinggi sepanjang masa saja,” jelasnya.
Dorong Revisi UU Daerah Kepulauan
Selain membahas fiskal daerah, Miq Iqbal juga mendorong Banggar DPR RI untuk meninjau kembali Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
Menurutnya, regulasi berbasis wilayah daratan membuat daerah kepulauan seperti NTB tidak mendapat porsi adil dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
“NTB hidup dari laut, tapi laut tidak dihitung. Padahal kami punya kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi 0–12 mil dari garis pantai, baik lingkungannya maupun keamanannya,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan Banggar ini bisa memberikan pemahaman langsung terhadap kondisi dan tantangan daerah kepulauan seperti NTB.
“Kami sangat senang dan merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Banggar DPR RI, harapan kami beberapa kondisi yang ada di NTB bisa diobservasi dan juga dipertimbangkan dalam keputusan Banggar yang dalam hitungan hari beberapa hari kedepan akan membuat keputusan tentang APBN 2026,” harapnya.
Banggar DPR RI Dorong Sinergi Pusat-Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan memastikan kebijakan fiskal di daerah berjalan efektif, khususnya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pertemuan siang ini ingin mengkonsolidasikan supaya kegiatan transfer ke daerah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan daerah penting agar dana transfer benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi untuk Pembangunan NTB
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini turut dihadiri bupati dan wali kota se-NTB, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta sinkronisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah, sehingga pembangunan di NTB dapat berjalan optimal meskipun dengan keterbatasan dana transfer.
